IndoTaxCenter.com: One-stop Indonesian Tax Information

Iklan | Tentang kami | Saran

English | Indonesia

Beranda | Berita | Peraturan Pajak | Peraturan Bea Cukai | Kajian & Analisis | Sengketa & Penyelesaian Pajak

Kurs | P3B (Tax Treaty) | Agenda | Formulir | Direktori | Informasi Umum

Rabu - 07 Januari 2009

Login | Pendaftaran

K U R S (Rp)

22 Desember 2008

USD	11,062.60
AUD	7,620.14
CAD	9,162.48
DKK	2,098.04
HKD	1,427.42

B E R I T A

	Perpanjangan sunset policy tutupi 'kurang setor' pajak 5 Januari 2009, 08:17 WIB Ditjen Pajak menilai perpanjangan program sunset policy hingga 28 Februari 2009 dapat mengurangi shortfall atau kurangnya pencapaian target penerimaan pajak 2009.
	Anwar: Pajak harus bisa diaudit 23 Desember 2008, 09:21 WIB Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Anwar Nasution menegaskan akan terus berupaya mengaudit penerimaan pajak di Ditjen Pajak, khususnya terhadap para wajib pajak (WP) sebelum dirinya pensiun.
	Kebijakan paspor ber-NPWP diduga molor 20 Desember 2008, 08:59 WIB Rencana Direktorat Jenderal Pajak untuk mensyaratkan pencantuman nomor pokok wajib pajak (NPWP) pada saat membuat paspor mulai awal tahun depan diduga ditunda.
	Tidak ada tarif khusus PPh syariah 20 Desember 2008, 08:56 WIB Direktorat Jenderal Pajak menegaskan tidak ada pemberlakuan tarif khusus dalam pengenaan pajak penghasilan (PPh) atas bidang usaha berbasis syariah.
	Laporan PPN batu bara hampir selesai 19 Desember 2008, 08:04 WIB Direktorat Jenderal Pajak menyatakan kesiapannya melakukan klarifikasi atas pajak pertambahan nilai (PPN) terkait pembayaran royalti kontraktor batu bara generasi I.
	Target setoran bea & cukai 2009 dipangkas 18 Desember 2008, 09:16 WIB Pemerintah akan menurunkan target penerimaan kepabeanan dan cukai sebesar Rp23,4 triliun atau 30% dari target APBN 2009 yang ditetapkan Rp78 triliun karena pertimbangan dampak perlambatan ekonomi global.
	Usaha berbasis syariah tunduk pada UU PPh 18 Desember 2008, 09:15 WIB Rancangan peraturan Pemerintah (RPP) tentang pajak penghasilan (PPh) atas bidang usaha berbasis syariah ternyata tidak memberikan perlakuan khusus dalam mekanisme pemungutan PPh atas usaha tersebut.
	Ditjen Pajak diminta klarifikasi atas PPN batu bara 17 Desember 2008, 08:49 WIB Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah meminta Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan melakukan klarifikasi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terkait pembayaran royalti kontraktor batu bara generasi I.
	Pengenaan pajak lingkungan ditunda 15 Desember 2008, 09:30 WIB Pemerintah dan DPR akhirnya sepakat menunda usulan pemberlakuan pajak lingkungan yang tercantum dalam RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).
	Pajak penghasilan bidang syariah segera terbit 15 Desember 2008, 09:28 WIB Rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang pajak penghasilan (PPh) atas penghasilan dari bidang usaha berbasis syariah kini dalam proses harmonisasi di Departemen Hukum dan HAM.
Lanjut...

S E N G K E T A & P E N Y E L E S A I A N & P A J A K

	Keputusan Direktorat Pajak PERMOHONAN INFORMASI/PENJELASAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI PELEPASAN HAK TANAH & BANGUNAN UNTUK PROYEK KEPENTINGAN UMUM Surat Direktur Peraturan Perpajakan Nomor II S-17/PJ.032/2008 tanggal 8 Januari 2008
	Keputusan Direktorat Pajak PERMOHONAN PENEGASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-70/PJ./2007 Surat Direktur Peraturan Perpajakan II Nomor S-09/PJ.032/2008 tanggal 7 Januari 2008
	Keputusan Direktorat Pajak PENGHAPUSBUKUAN KREDIT MACET DAN ASPEK PERPAJAKANNYA Surat Direktur Peraturan Perpajakan Nomor II S-10/PJ.031/2008 tanggal 7 Januari 2008
More...

P E R A T U R A N

	Kategori: Pajak PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PENUNJUKAN PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22, SIFAT DAN BESAKNYA PUNGUTAN SERTA TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORANNYA (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.03/2008 tanggal 11 Desember 2008 )
	Kategori: Bea Cukai TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tanggal 9 Desember 2008)
	Kategori: Pajak PEMANFAATAN DATA ATAU KETERANGAN YANG BERKAITAN DENGAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN YANG DISAMPAIKAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN BESERTA KETENTUAN PELAKSANAANNYA (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-67/PJ/2008 tanggal 2 Desember 2008)
	Kategori: Bea Cukai PENYEDIAAN PITA CUKAI SELAMA HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA AKHIR TAHUN 2008 (Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-37/BC/2008 tanggal 21 November 2008)
	Kategori: Bea Cukai DESAIN PITA CUKAI HASIL TEMBAKAU DAN MINUMAN MENGANDUNG ETIL ALKOHOL ASAL IMPOR (Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P- 33./BC/2008 tanggal 20 November 2008 )
	Kategori: Pajak TATACARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, PELAPORAN AND PENATAUSAHAAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tanggal 20 November 2008)
	Kategori: Pajak PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA PROGRAM SUNSET POLICY (Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-66/PJ/2008 tanggal 19 November 2008)
	Kategori: Bea Cukai NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tanggal 10 November 2008)
	Kategori: Pajak PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 tanggal 4 November 2008)
	Kategori: Pajak PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SEHUBUNGAN DENGAN LUAPAN LUMPUR SIDOARJO (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.011/2008 tanggal 3 November 2008)
Lanjut...

K A J I A N & A N A L I S I S

� 2007 Web Design by IndoTaxCenter.Com. All Rights Reserved. See Disclaimer for details.