Iklan | Tentang kami | Saran 

English | Indonesia 

Beranda | Berita | Peraturan Pajak | Peraturan Bea Cukai | Kajian & Analisis | Sengketa & Penyelesaian Pajak

Kurs | P3B (Tax Treaty) | Agenda | Formulir | Direktori | Informasi Umum  

Selasa - 12 Desember 2017
Login | Pendaftaran
  K U R S (Rp)
10 Agustus 2009
USD 9,900.20   
AUD 8,325.28   
CAD 9,227.17   
DKK 1,912.89   
HKD 1,277.41   
Lanjut...
  B E R I T A
Tax refund masuk dalam revisi UU PPnBM
26 Agustus 2009, 08:14 WIB
Pemerintah dan DPR sepakat memberlakukan kebijakan tax refund atau pengembalian pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) bagi pembelian barang dalam negeri yang akan dibawa ke luar negeri oleh turis asing.
Pembatasan audit pajak langgar aturan internasional
21 Agustus 2009, 08:51 WIB
Pembatasan akses informasi mengenai penerimaan pajak dan proyek-proyek pinjaman luar negeri kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dinilai bertentangan dengan peraturan dan praktik internasional.
Alat berat tetap dikenai pajak
12 Agustus 2009, 07:49 WIB
Pemerintah dan DPR sepakat tetap mengenakan pajak kendaraan bermotor (PKB) untuk alat-alat berat dan alat-alat besar dalam amendemen UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
UU PDRD dongkrak pendapatan 10%
11 Agustus 2009, 07:24 WIB
Pelaksanaan amendemen UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) diperkirakan dapat meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) hingga 10% terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah.
PPh derivatif sebabkan investor jauhi bursa
7 Agustus 2009, 07:59 WIB
Penerapan pajak derivatif dinilai semakin memperlebar spread transaksi yang dilakukan di bursa berjangka dan menyebabkan investor makin menjauhi pasar kontrak berjangka di Indonesia.
'Hapus lembaga keberatan pajak'
29 Juli 2009, 07:00 WIB
Keberadaan lembaga pengajuan keberatan di Direktorat Jenderal Pajak diusulkan untuk dihapus karena dinilai tidak efektif dan tidak independen.
'Selesaikan tumpang tindih aturan PPh jasa konstruksi'
16 Juli 2009, 09:27 WIB
Pemerintah diminta segera membuat penegasan terkait dengan adanya grey area (ketentuan tidak jelas karena tumpang tindih peraturan) atas perlakuan tentang kewajiban pemotongan PPh oleh pengusaha jasa konstruksi.
Aturan insentif PPh telat terbit
14 Juli 2009, 08:46 WIB
Pemerintah dinilai lambat dalam menerbitkan aturan penegasan perihal pemberian fasilitas insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), yang mengakibatkan pemanfaat fasilitas tersebut menjadi minim.
Ditjen Pajak gelar sosialisasi PPh
6 Juli 2009, 08:14 WIB
Direktorat Jenderal Pajak akan menggelar sosialisasi besar-besaran kepada perusahaan dan karyawan terkait dengan pemberian stimulus fiskal berupa insentif PPh Pasal 21 untuk karyawan. Hal itu dilakukan menyusul masih minimnya pemanfaat insentif tersebut.
Tidak ada dispensasi kasus pajak
25 Juni 2009, 06:48 WIB
Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution menegaskan institusinya tidak akan memberikan dispensasi bagi anggota ataupun pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia yang terjerat kasus perpajakan.
Lanjut...
  S E N G K E T A  &  P E N Y E L E S A I A N  &  P A J A K

Keputusan Direktorat Pajak
PERMOHONAN INFORMASI/PENJELASAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN DARI PELEPASAN HAK TANAH & BANGUNAN UNTUK PROYEK KEPENTINGAN UMUM
Surat Direktur Peraturan Perpajakan Nomor II S-17/PJ.032/2008 tanggal 8 Januari 2008

Keputusan Direktorat Pajak
PERMOHONAN PENEGASAN TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-70/PJ./2007
Surat Direktur Peraturan Perpajakan II Nomor S-09/PJ.032/2008 tanggal 7 Januari 2008

Keputusan Direktorat Pajak
PENGHAPUSBUKUAN KREDIT MACET DAN ASPEK PERPAJAKANNYA
Surat Direktur Peraturan Perpajakan Nomor II S-10/PJ.031/2008 tanggal 7 Januari 2008

More...
  P E R A T U R A N

Kategori: Pajak
TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS
(Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tanggal 16 November 2009)

Kategori: Pajak
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAKBUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2009 tanggal 17 Juni 2009)

Kategori: Pajak
PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009)

Kategori: Bea Cukai
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39.1/MK.011/2008 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2009 tanggal 13 Mei 2009)

Kategori: Bea Cukai
PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR BI-AXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM DARI THAILAND
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.011/2009 tanggal 8 Mei 2009 )

Kategori: Pajak
PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2009 tanggal 20 April 2009)

Kategori: Pajak
TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI
(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2009 tanggal 7 April 2009)

Kategori: Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009 tanggal 27 Maret 2009 )

Kategori: Pajak
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009 tanggal 18 Maret 2009 )

Kategori: Pajak
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU
(Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tanggal 3 Maret 2009 )

Lanjut...
  K A J I A N  &  A N A L I S I S

2007 Web Design by IndoTaxCenter.Com. All Rights Reserved. See Disclaimer  for details.