IndoTaxCenter.com: One-stop Indonesian Tax & Customs Information

Iklan | Tentang kami | Saran

English | Indonesia

Beranda | Berita | Peraturan Pajak | Peraturan Bea Cukai | Kajian & Analisis | Sengketa & Penyelesaian Pajak

Kurs | P3B (Tax Treaty) | Agenda | Formulir | Direktori | Informasi Umum

Kamis - 09 Februari 2012

Login | Pendaftaran

P E R A T U R A N P A J A K

Pencarian
Kata Kunci	Kategori	Tahun


Hasil 1 - 10 dari 227

	TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS (Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009 tanggal 16 November 2009)
	TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAKBUMI DAN BANGUNAN DAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KETETAPAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, ATAU SURAT TAGIHAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, YANG TIDAK BENAR (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2009 tanggal 17 Juni 2009)
	PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.03/2009 tanggal 10 Juni 2009)
	PELAKSANAAN KETENTUAN PERALIHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-28/PJ/2009 tanggal 20 April 2009)
	TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-27/PJ/2009 tanggal 7 April 2009)
	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 193/PMK.03/2007 TENTANG BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH BAYAR BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI PERSYARATAN TERTENTU YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2009 tanggal 27 Maret 2009 )
	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 43/PMK.03/2009 TENTANG PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.03/2009 tanggal 18 Maret 2009 )
	PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATEGORI USAHA TERTENTU (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.03/2009 tanggal 3 Maret 2009 )
	PENGURANGAN BESARNYA PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DALAM TAHUN 2009 BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGALAMI PERUBAHAN KEADAAN USAHA ATAU KEGIATAN USAHA (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-10/PJ./2009 tanggal 11 Februari 2009)
	BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009)
sebelumnya \| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 \| berikutnya

B E R I T A

	Tax refund masuk dalam revisi UU PPnBM 26 Agustus 2009, 08:14 WIB
	Pembatasan audit pajak langgar aturan internasional 21 Agustus 2009, 08:51 WIB
	Alat berat tetap dikenai pajak 12 Agustus 2009, 07:49 WIB
	UU PDRD dongkrak pendapatan 10% 11 Agustus 2009, 07:24 WIB
	PPh derivatif sebabkan investor jauhi bursa 7 Agustus 2009, 07:59 WIB
	'Hapus lembaga keberatan pajak' 29 Juli 2009, 07:00 WIB
	'Selesaikan tumpang tindih aturan PPh jasa konstruksi' 16 Juli 2009, 09:27 WIB
	Aturan insentif PPh telat terbit 14 Juli 2009, 08:46 WIB
	Ditjen Pajak gelar sosialisasi PPh 6 Juli 2009, 08:14 WIB
	Tidak ada dispensasi kasus pajak 25 Juni 2009, 06:48 WIB
Lanjut...

P E R A T U R A N B E A C U K A I

	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39.1/MK.011/2008 TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP IMPOR HOT ROLLED COIL DARI NEGARA CHINA, INDIA, RUSIA, TAIWAN, DAN THAILAND (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.011/2009 tanggal 13 Mei 2009)
	PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING SEMENTARA TERHADAP IMPOR BI-AXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE FILM DARI THAILAND (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.011/2009 tanggal 8 Mei 2009 )
	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR PRODUK-PRODUK TERTENTU (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.011/2009 tanggal 13 Februari 2009)
	PERUBAHAN KEDUABELAS ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 89/KMK.04/2002 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN CUKAI ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.04/2009 tanggal 5 Februari 2009)
	PENETAPAN TARIF BEA MASUK ATAS IMPOR TEPUNG GANDUM (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2009 tanggal 28 Januari 2009)
	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 61/PMK.03/2005 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN DALAM RANGKA PROYEK PENGEMBANGAN PULAU BlNTAN DAN PULAU KARIMUN (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.11/2009 tanggal 12 Januari 2009)
	BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN UNTUK MEMPRODUKSI BARANG DAN/ATAU JASA GUNA KEPENTINGAN UMUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING INDUSTRI SEKTOR TERTENTU UNTUK TAHUN ANGGARAN 2009 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tanggal 31 Desember 2008)
	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEGIATAN USAHA EKSPLORASI HULU MINYAK DAN GAS BUMI SERTA PANAS BUMI PADA TAHUN ANGGARAN 2009 (Peraturan Menteri Keuangan Nomore 242/PMK.011/2008 tanggal 31 Desember 2008)
	TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.011/2008 tanggal 9 Desember 2008)
	PENYEDIAAN PITA CUKAI SELAMA HARI LIBUR DAN CUTI BERSAMA AKHIR TAHUN 2008 (Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-37/BC/2008 tanggal 21 November 2008)
Lanjut...

� 2007 Web Design by IndoTaxCenter.Com. All Rights Reserved. See Disclaimer for details.